Sebagai pelaku bisnis UMKM, pasti sering mendengar yang namanya Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara. Di Indonesia, kita harus menghitung jumlah pajak kita sendiri (self- assessment). Karenanya, kita harus lapor SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sendiri ke kantor pajak.

Kewajiban lapor pajak, cara hitung, dan cara lapor pajak UMKM seperti apa sih? Simak pembahasan Delegasi kali ini!

‍

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021, hasil penjualan tahunan adalah salah satu kriteria yang dipertimbangkan dalam pengelompokan UMKM.

1. Usaha Mikro: Penjualan tahunan paling banyak 2 miliar rupiah
2. Usaha Kecil: Penjualan tahunan 2–15 miliar rupiah
3. Usaha Menengah: Penjualan tahunan 15–50 miliar

‍

Perhitungan (Tarif) Pajak UMKM 

Dari sudut pandang perpajakan, UMKM dibagi menjadi dua kategori, yaitu omzet di bawah 4,8 miliar rupiah dan omzet di atas 4,8 miliar rupiah.

Perhitungan Pajak UMKM dengan omzet di bawah 4,8 miliar

 PPh yang harus dibayarkan senilai 0.5% x omzet.

Contoh jika penjualan perusahaan pada tahun 2021 sebesar 1 miliar, maka pajak yang harus dibayar adalah:

1 miliar x 0.5% = 5 juta

Perhitungan Pajak UMKM dengan omzet di atas 4,8 miliar

PPh yang harus dibayarkan senilai 22% x Penghasilan Kena Pajak (penjualan dikurangi beban-beban sesuai standar perpajakan). Jika terdapat perbedaan beban secara pencatatan akuntansi dan beban menurut standar perpajakan maka harus dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Contoh jika penjualan perusahaan pada tahun 2021 sebesar 10 miliar dan beban yang diakui dalam perhitungan pajak sebesar 5 miliar, maka pajak yang harus dibayar adalah:

(10 miliar - 5 miliar) x 22% = 1.1 miliar 

‍

Kewajiban Pajak UMKM

Secara besaran, pelaku UMKM wajib melaporkan pajak bulanan (SPT Masa) dan tahunan (SPT Tahunan). Pajak yang harus dilaporkan secara bulanan termasuk:

PPh 21

Jika UMKM memiliki karyawan dengan menerima imbalan di atas  PTKP 54 juta setahun (atau 4,5 juta per bulan, jika karyawan belum menikah dan memiliki tanggungan) per tahun 2022, maka UMKM harus memotong pajak karyawan tersebut, lalu menyetorkan dan melaporkan hasil potongan tersebut ke kas negara. Jika penghasilan di bawah 54 juta maka kewajiban pemberi kerja hanya melaporkan.

PPh 23

Beberapa transaksi harus dipotong pajak dan disetor kepada kas Negara sesuai PPh pasal 23, di antaranya jasa tertentu, dividen kepada perusahaan, jasa tertentu, dan sebagainya.

PPh 26

Kewajiban Pajak jika transaksi dengan wajib pajak (pihak) luar negeri, termasuk transaksi yang ada di PPh 21 dan 23

PPh 4(2) 

Kewajiban pajak yang bersifat final (tidak bisa jadi pemotong pajak lainnya) yang wajib dipungut dan disetor dari transaksi sewa tanah dan bangunan, jasa tertentu, dividen yang dibayarkan ke individual, dan lain-lain)

PPh Final sesuai PP 23/2018

Dikenakan kepada UMKM yang omzetnya di bawah 4,8 miliar, dan wajib disetorkan setiap bulan. 

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

1. PPN wajib atas UMKM yang berupa PKP (Pengusaha Kena Pajak) Omzet di atas 4.8 miliar atau memilih untuk PKP, atau dikukuhkan menjadi PKP oleh kantor pajak
2. Dihitung berdasarkan penjualan dan pembelian UMKM setiap bulannya

‍

Sanksi Tidak Melapor dan Menyetor Pajak

Kalau tidak membayar pajak atau terlambat membayar pajak, ada sanksinya. Sanksi dapat digolong menjadi dua2, yaitu sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana:

1. Sanksi administratif: membayar denda administratif (tergantung pajak) dan % dari pajak yang harus dibayarkan (tergantung rate dan jumlah bulan telat)
2. Sanksi pidana: potensi pidana penjara